• Krisis Kepemimpinan dan Solusi Pemilihan
• Membangunkan Kesadaran Masyarakat Dan Memasyaratkan Kesadaran Yang Harus Dibangkitkan - Dari Fatamorgana Kenikmatan Imitasi Menuju Peradaban Madinah
• Hikmah Maulid dari Aspek Sosial Kemasyarakatan, Politik dan Keteladanan Pemimpin
• Menagih Jiwa Jogja dari Rantau: Catatan Pinggir dari Alun-Alun Pikiran IKAJO Sulsel
• Menteri Keuangan sebagai Arsitek Peradaban

Oleh : Yudi Latif

Di Negeri Konoha, demokrasi selalu ingin disehatkan.

Katanya, jumlah partai harus dirampingkan. Aturan dibuat, ambang batas dipasang, suara disaring. Lalu pemilu datang: jumlah partai bertambah. Pemilu berikutnya datang: bertambah lagi.

Rupanya demokrasi di Negeri Konoha punya penyakit unik: setiap kali hendak dirampingkan, tubuhnya justru makin gemuk.

Mungkin partai memang ingin disederhanakan, tetapi ambisi mengejar kuasa terus meroket—sementara akal sehat justru kian susut.

Begitu pula biaya politik. Katanya harus dikendalikan agar demokrasi tak menjadi barang mewah. Tetapi ongkos pencalonan, kampanye, konsolidasi, saksi, dan segala tetek bengeknya terus melambung. Mantranya tak berubah; ongkosnya yang terus meninggi.

Lalu korupsi. Katanya harus diberantas. Tetapi jika biaya menjadi kandidat pejabat bisa jauh melampaui gaji resminya, mengapa orang terus berebut menjadi kandidat? Semakin mahal tiketnya, semakin panjang antreannya.

Tentu tak semua kandidat berniat korupsi. Tetapi jika ongkos politik sepuluh, pendapatan resmi lima, pertanyaannya sederhana: dari mana menambal sisanya?

Jawabannya juga sederhana: jangan korupsi.

Benar. Tetapi menangkap koruptor tanpa membenahi ongkos politiknya seperti sibuk menghalau asap, sementara apinya dibiarkan menyala.

Akhirnya korupsi bergeser dari aib menjadi risiko: investasi, perjudian. Berhasil, modal raih untung. Gagal, modal hangus. Tertangkap, ya apes.

Pemainnya ditangkap; meja judinya tetap, taruhannya tetap, tiketnya makin mahal.

Maka sandiwara pun lengkap:
Demokrasi harus sehat. Pemilu harus murah. Pemerintahan harus bersih. Korupsi harus diberantas.

Semua benar—kecuali kenyataannya: partai bertambah, biaya membengkak, korupsi menggila hingga menyeret jaring agama.

Pelaku dikejar, sebab dibiarkan. Akibat dihukum, sumbernya dipelihara.

Barangkali kita terlalu lama hidup bersama keganjilan hingga menganggapnya kewajaran. Ketika keganjilan telah menjadi kewajaran, yang menyimpang tak lagi terasa aneh.

Sandiwara terus berlangsung: panggung semakin megah, ongkos semakin mahal, dan setiap lima tahun penonton kembali membayar tiket untuk pertunjukan yang sama. (*)